“Anak-Cucu” Perusahaan Plat Merah Sebaiknya Dibubarkan

“Anak-Cucu” Perusahaan Plat Merah Sebaiknya Dibubarkan

ce lecteur rencontre un probleme Ketua Umum Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung berpendapat, sebaiknya Pemerintah membubarkan “anak-cucu” Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya melanjutkan reformasi birokrasi dengan struktur yang sederhana dan efisien.

“Sebaiknya Presiden segera menertibkan atau bila perlu membubarkan anak dan cucu perusahaan-perusahaan plat merah, termasuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh BUMN, Kementerian dan Badan atau Lembaga Negara,” katanya dalam rilis yang diterima resonansi.id Selasa (3/12/2019).

Menurut Julian, pembubaran anak-cucu perusahaan negara itu sangat penting untuk menunjang berhasilnya lima visi Presiden Jokowi sebagaimana disampaikannya pada pidato bertajuk “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 14 Juli 2019.

Visi Presiden itu di antaranya menekankan komitmen untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta melanjutkan reformasi birokrasi dengan struktur yang sederhana dan efisien.

Ketua Umum FKI-1 juga mengemukakan, hampir semua perusahaan BUMN saat ini memiliki anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan yang notabene juga mengerjakan fungsi-fungsi perusahaan induknya.

Perusaan Umum (Perum) Pegadaian, misalnya. BUMN itu memiliki anak perusahaan di bidang perhotelan, sementara BUMN Karya membangun dan mengelola apartemen.

Selain itu ada juga koperasi-koperasi perusahaan plat merah yang mengelola perparkiran atau usaha kecil lainnya, sehingga  bisa menutup peran swasta dalam menciptakan lapangan kerja.

Ia juga menjelaskan, selain tidak sesuai dengan tupoksinya, anak-cucu perusahaan-perusahaan plat merah itu juga hanya memberi kontribusi deviden yang kecil untuk negara.

“Kalau semua kegiatan di negeri ini memang harus dikuasai oleh negara, lalu apa peran swasta yang secara profesional juga mampu mengerjakannya,” kata pimpinan Ormas independen itu.

Ia lebih lanjut meminta Menteri BUMN supaya segera menertibkan anak dan cucu perusahaan BUMN yang menjamur saat ini dan yang hampir seluruh kegiatan pekerjaannya diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBN maupun dari pemerintah daerah melalui APBD.

Malahan, menurut Julian, ada kegiatan pekerjaan anak dan cucu perusahaan plat merah yang disubkan ke perusahaan-perusahaan swasta.

Dalam kaitan ini, Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini menyatakan akan menghapus anak cucu-perusahaan plat merah yang tidak jelas pembentukannya.

Penegasan Menteri BUMN itu dikemukakannya pada 2 Desember 2019 dalam rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional.

“Saya tidak akan stop BUMN yang membuat anak perusahaan, tapi kalau alasannya tak jelas, harus saya stop,” ujar Erick sambil menambahkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang menegaskan bahwa pembentukan anak cucu perusahaan harus jelas alasannya.  (Yul/Red)

Sumber : resonansi.id

Rektorat Harus Aktif Berkomunikasi dengan Mahasiswa

Rektorat Harus Aktif Berkomunikasi dengan Mahasiswa

KBRN, Jakarta : Ketua Umum Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung mengimbau pihak rektorat di perguruan tinggi manapun untuk aktif berkomunikasi dengan para mahasiswa, termasuk memberitahu mahasiswa terkait isu-isu aktual yang menjadi perhatian publik.

“Kalau para pimpinan perguruan tinggi aktif berkomunikasi, sangat dimungkinkan bahwa aspirasi yang diusung para mahasiswa sebagai kaum terpelajar akan lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan orasi dan berteriak-teriak di jalan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Julian mengemukakan keterangan tersebut terkait maraknya demo mahasiswa, bahkan pelajar di beberapa kota di Indonesia. Garis besar tuntutan mereka adalah seputar beberapa RUU yang kemudian telah ditunda pengesahannya oleh DPR. Pemerintah juga didesak membatalkan revisi UU KPK yang baru disahkan DPR.

Menurut Ketua Umum FKI-1, bukan hanya berkomunikasi, pihak rektorat juga perlu menyampaikan hasil-hasil kajian akademis terhadap rancangan undang-undang atau terhadap berbagai rencana maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah serta mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi dengan pihak legislatif atau eksekutif.

“Jika langkah-langkah itu dilakukan dengan baik, saya yakin penyampaian aspirasi mahasiswa akan berjalan dengan baik serta tidak akan ada demo-demo yang berjalan anarkis sampai menimbulkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa,” katanya.

Ia juga berpendapat bahwa bisa saja para pimpinan perguruan tinggi, baik rektor universitas-universitas negeri maupun swasta diminta pertanggungjawabannya terkait demo anarkis yang dilakukan para mahasiswanya.

Namun pimpinan Ormas independen itu juga menyatakan bahwa demo mahasiswa sah-sah saja asalkan tidak bersifat anarkis, sebab demo membuktikan kepada dunia internasional bahwa “civil society” di Indonesia mempunyai ruang yang luas untuk berekspresi.

Sumber : rri.co.id

FKI-1 Sesalkan Ucapan Andre Rosiade Soal LBP

FKI-1 Sesalkan Ucapan Andre Rosiade Soal LBP

http://janrebel.eu/100jaar/nggallery/page/2/album-18/hengelo-grundellaan-1950 Jakarta, (faktahukum.co.id) – Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung menyesalkan ucapan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyudutkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (4/12/19), Julian menyebutkan, ucapan Andre Rosiade dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 2 Desember 2019 tentang LBP itu tidak berdasar dan tendensius.

Selain tidak mendidik, ucapan anggota DPR dalam rapat kerja yang disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun TV swasta itu sudah menimbulkan opini yang negatif terhadap LBP.

Menurut Julian, nama LBP dengan sangat jelas diucapkan Andre Rosiade terkait sengketa PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Berikat Nusantara (KBN) serta dalam kasus Sarinah dengan Sari Pan Pacific dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN.

Walau dengan narasi meminta diselidiki dan diinvestigasi, serta dengan menyebut rumor, tetapi dengan sangat jelas yang bersangkutan menyebut nama lengkap LBP terkait dengan kasus-kasus tersebut.

Ketua Umum FKI-1 lebih lanjut meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR agar memberi sanksi tegas terhadap Andre Rosiade karena dia diduga sudah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

Peraturan DPR itu menegaskan, anggota dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dalam perkataan maupun tindakannya.

Julian menyatakan, Partai Gerinda yang dipimpin Prabowo Subianto juga harus menertibkan Andre Rosiade selaku kadernya serta memberinya sanksi tegas agar ucapannya yang tidak berdasar dan tendensius tidak menjadi preseden buruk.

Jika Andre Rosiade tidak diberikan sanksi tegas, tidak tertutup kemungkinan narasi-narasi sebagaimana yang diucapkannya akan dilakukan oleh siapapun, dan bisa saja nama-nama yang disebut sebagai rumor adalah Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto atau tokoh-tokoh lainnya.

Ketua Umum FKI-1 juga mengemukakan, pihaknya secara individu tidak ada hubungan apapun dengan LBP, tetapi sesuai fungsinya, ormas independen yang dipimpinnya ikut mengawasi kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ia menambahkan, FKI-1 selaku Ormas independen, sejak lahir tahun 2014 sampai saat ini konsisten melakukan fungsi-fungsi sesuai amanah undang-undang keormasan demi tercapainya tujuan pembangunan yang berdasarkan Pancasila.

Sumber : cheap cenforce faktahukum.co.id