SIARAN PERS DPP FKI-1

FKI-1 MINTA MENDIKNAS PERIKSA PEJABAT DEPDIKNAS
M.Julian Manurung : Surat ke Presiden Redaksinya Kacau

  Jakarta (16/12) - Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. M.Nuh diminta lebih selektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya sebelum menandatangani surat-surat keluar, apalagi yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Mendiknas saat ini yang juga dari unsur akademisi agar segera memeriksa aparaturnya yang diduga melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pencalonan Rektor Universitas Negeri.

  ”Mendiknas sebaiknya lebih teliti dalam menandatangani surat-surat keluar, apalagi yang ditujukan kepada Presiden SBY. Jangan sampai kesalahan redaksi surat menyurat Mendiknas akan jadi bumerang bagi Presiden SBY dalam memimpin negeri ini hanya karena ulah KKN oknum-oknum pejabat di Depdiknas,” ujar M. Julian Manurung, Ketua Umum DPP FKI-1 (16/12) di Jakarta seraya mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya mendapat masukan dari masyarakat bahwa pada tanggal 11 November 2009 Mendiknas mengirimkan surat kepada Presiden SBY mengusulkan calon Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tetapi dalam surat tersebut redaksinya sangat kacau bahkan terkesan mendikte Presiden SBY untuk menetapkan salah satu calon rektor walau mencantumkan dua nama calon lainnya.

  ”Memalukan sekali kalau benar Mendiknas menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden tanpa menelaah secara seksama materi isi suratnya,” ungkap Julian Manurung dengan nada heran.

  M. Julian Manurung juga menyebutkan dugaan KKN di Depdiknas terkait pencalonan dan pengajuan calon Rektor Universitas Negeri ke Presiden sudah berlangsung lama dan ini harus dibenahi karena universitas sebagai lembaga pendidikan harus bersih dari segala kepentingan-kepentingan yang akan merusak SDM yang akan dilahirkan.

  ”Dugaan KKN di Depdiknas juga kasat mata terlihat dari surat kepala biro kepegawaian Depdiknas bernomor : 75537/A4.2/2009 tertanggal 15 November 2009 yang ditandatangani oleh Mashudi Maschab yang ditunjukan ke Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Jawa Tengah,” kata Julian Manurung dengan menguraikan, surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas atas nama Sekretaris Jenderal Depdiknas ke Rektor Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto, menyebutkan bahwa calon rektor Unsoed masih dalam proses pertimbangan dan penilaian Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dan Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris TPA masih membutuhkan informasi tambahan berkaitan dengan proses pemilihan calon rektor Unsoed apakah sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  ”Aneh-aneh aja, simsalabim oknum Depdiknas yang membuat surat tersebut. Diduga surat itu sebuah skenario yang memiliki muatan-muatan untuk mencapai tujuannya. Apa iya Sekretaris Kabinet yang konon selaku Sekretaris TPA membutuhkan informasi seperti itu ?” tegas M.Julian Manurung dengan meminta agar Mendiknas segera memeriksa oknum-oknum pejabat Depdiknas terkait pencalonan Rektor Universitas Negeri yang diduga sarat masalah agar lembaga pendidikan di negeri ini tidak jadi ajang KKN baru.

16 Desember 2009

ttd,

Ketua Umum DPP FKI-1
(M. Julian Manurung)

Sekretariat:Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No:32-34 Jakarta Pusat.Tlp:0213503349, 3864167.Hp.0818798586.Emai:fkisatupusati@gmail.com.Website:www.apindonesia.com.