SIARAN PERS DPP FKI-1
FKI-1:Departemen Jangan Jadi Tempat Komunikasi Politik
JAKARTA (15/10)- Ketua Umum DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung mengatakan, menteri kabinet mendatang tidak menjadikan departemen yang dipimpinnya menjadi tempat komunikasi politik bagi parpol yang menjadi asal menteri tersebut.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu membuat kontrak politik dengan para calon menterinya yang salah satunya berisi penegasan agar departemen tidak dijadikan tempat komunikasi politik orang-orang parpol," kata M Julian Manurung, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman yang terjadi, di departemen yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari parpol tertentu, sering kali didatangi orang-orang parpol untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan politik.
"Bahkan, karena seringnya orang parpol datang, pejabat eselon dua atau tiga di departemen itu menjadi risih dan kadang `takut` dengan orang-orang parpol itu, yang suka bertingkah seperti menteri," katanya.
Karena itu, lanjutnya, Presiden Yudhoyono perlu selektif dalam memilih menteri yang berasal dari parpol, termasuk membuat kontrak politik yang tegas, agar departemen yang dipimpinnya tidak digunakan untuk kepentingan partai.
Bahkan, Julian Manurung berpendapat, untuk departemen-departemen yang bersifat teknis, sebaiknya menteri yang ditunjuk berasal dari dalam birokrasi, bukan dari partai politik, karena lebih menguasai persoalan.
"Dengan begitu, para birokrat yang meniti karir dari bawah akan termotivasi untuk bekerja lebih baik karena berpeluang menjadi menteri. Selama ini kan para pejabat eselon di departemen cenderung pesimis karena yang jadi menterinya selalu dari parpol," katanya.
Secara khusus, Julian Manurung meminta para menteri mendatang yang berasal dari parpol agar lebih membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya ormas dan LSM mana pun, bukan hanya organisasi bentukan parpol.
"Selain itu, sebaiknya para menteri dari parpol juga tidak mengangkat staf khusus dari kalangan partai, melainkan kalangan profesional, agar tidak terjadi konflik kepentingan di departemen yang dipimpinnya," katanya.
FKI-1 yang berdiri pada 16 April 2004 merupakan salah satu elemen organisasi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono sejak kampanye Pilpres pada 2004 lalu yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla. Demikian pula pada Pemilu 2009, FKI-1 juga mendukung dan ikut menyukseskan pasangan SBY-Boediono.
Hingga kini, ormas yang memiliki kepengurusan di 33 provinsi itu juga ikut berperan dalam menunjang berbagai program kerja Presiden Yudhoyono khususnya dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. ***
Jakarta, 15 Oktober 2009
Ketua Umum DPP FKI-1
(M. Julian Manurung)
Sekretariat:Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No:32-34 Jakarta Pusat.Tlp:0213503349, 3864167.Hp.0818798586.Emai:satufki@gmail.com.Website:www.apindonesia.com.
