SIARAN PERS DPP FKI-1
M.Julian Manurung:Inventarisir dan Hapus UU Yang Tidak Relevan Lagi
Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) berharap pemerintah kedepan melakukan inventarisasi terhadap semua undang-undang atau payung hukum di negeri ini dan dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui apakah masih relevan atau layak digunakan dan bila sudah tidak relevan lagi atau senapas lagi dengan napas perubahan dapat segera diajukan ke legislative untuk dirubah atau dihapuskan.
Diakui atau tidak, secara kasat mata masih jelas terlihat dan bahkan dialami oleh rakyat, adanya patung-payung hukum yang tidak lagi untuk diterapkan di negeri ini bila perubahan yang kita cita-citakan mau berhasil. Sebaliknya, hanya segelintir orang maupun kelompok yang memiliki energi, intelektual, waktu dan materi yang sanggup melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rakyat kebanyakan yang mengalami langsung, tidak akan pernah mampu untuk melakukan upaya-upaya hukum ke MK. Selain itu, tidak sedikit masih digunakannya undang-undang maupun perda-perda yang mengakibatkan kinerja pemerintah kurang dapat maksimal.
“Lihat saja bila terjadi kecelakaan pesawat udara, kapal laut maupun kereta api, pasti kita semua menyoroti secara negatif kinerja Departemen Perhubungan dengan berbagai argumentasi. Padahal Direksi perusahaan BUMN tersebut yang menyeleksi dan menempatkan adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN),” ujar M.Julian Manurung Ketua Umum DPP FKI-1 pada Seminar Berthema “Harapan Pada Kabinet 2009-2014” yang diselengarakan DPP FKI-1 di Gedung Dewan Pers Jakarta (8/10) seraya menambahkan, lihat juga kurang berfungsinya Inspektorat Jenderal (Irjen) di departemen-departemen, Badan Pengawas Daerah (Bawasda) di departemen-departemen, Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang terkesan hanya sebagai sebuah pelengkap struktur instansi pemerintah tanpa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Diharapkan pemerintah segera melakukan pengkajian terhadap keberadaan lembaga-lembaga tersebut dan bila perlu disatukan saja menjadi dibawah struktur Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) agara lebih dapat maksimal melakukan fungsi-fungsinya sebagai lembaga pengawas.
M.Julian Manurung juga menyebutkan, sampai hari ini juga masih terlihat jelas tidak satu persepsinya antara sesama lembaga yudikatif dalam melaksanakan fungsinya, sebagai missal, apakah terorisme dan narkotika itu musuh negara atau pemerintah? Bila musuh negara, mengapa terkesan masih terjadi perbedaan persepsi diantara sesama lembaga yudikatif dalam penanganan atau penindakannya?
“Lihat saja pelaku bom Hotel JW Mariot belum lama ini adalah juga pelaku bom kedutaan Australia,” ungkap M. Julian Manurung. (***)
Jakarta, 8 Oktober 2009
Ketua Umum DPP FKI-1
(M. Julian Manurung)
Sekretariat:Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No:32-34 Jakarta Pusat.Tlp:0213503349, 3864167.Hp.0818798586.Emai:satufki@gmail.com.Website:www.apindonesia.com.
