JAKARTA|GarisPolisi.com – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Sumatera Utara diantaranya adalah pembangunan Ruas Jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara yang dalam waktu dekat akan digunakan (diresmikan) sampai hari ini masih menyisakan berbagai permasalahan dalam pembebasan lahan tanah warga sekitar.
Puluhan warga masyarakat sekitar ruas jalan tol Kuala Tanjung Indrapura masih terus berjuang untuk mendapatkan hak ganti untung, bukan ganti rugi yang sepatutnya namun perjuangan warga yang sudah mengadu kebanyak instansi pemerintah, termasuk mengadu melalui surat ke Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan berkunjung langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Jenderal TNI Moeldoko masih belum mendapat respon yang positif atau bisa disebutkan tidak direspon dengan baik.
” Pak Jokowi tolong lah kami rakyat mu yang sampai hari ini belum mendapatkan pergantian yang layak dan kami juga merasakan intimidasi-intimidasi, seakan-akan menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti proyek Strategis Nasional Jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura Sumatera Utara,” ungkap Fery Napitupulu di Jakarta, Rabu (18/10/2023) sebelum melakukan aksi tutup mulut dan tidak makan/minum.
Ditambahkannya lagi, bahwa pihaknya diberitahu oleh oknum-oknum panitia proyek tersebut supaya menerima ganti rugi lahan tanah yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kisaran dan belakang diketahui dana ganti rugi yang akan diterima tersebut tidak sesuai dengan harga tanah yang seharusnya
” Saya pribadi sampai hari ini tidak mau menerima dana yang konon sudah dititipkan di pengadilan tersebut,ujarnya sebelum aksi. Alasannya, selain harga nilai per meternya tidak sesuai dengan harga yang seharusnya, kolam ikan dan gudang saya tidak diganti,” kata Fery Napitupulu dengan menyebutkan bahwa sertifikat lahan tanah nya yang terkena proyek jalan tol Kuala Tanjung Indrapura Sumatera Utara tersebut sebelum adanya program PSN tersebut sudah dalam agunan kredit di bank pemerintah dengan nilai atau harga per meter nya jauh lebih besar daripada nilai ganti rugi yang akan diterima akibat program PSN tersebut.
” Pak Jokowi, masa pemerintahan yang Bapak pimpin hanya tinggal hitungan bulan lagi, sangat dimohonkan agar jangan sampai timbul kesan di hati kami rakyat mu bahwa Bapak meninggalkan luka yang sangat dalam bagi kami akibat pembangunan PSN yang konon Bapak gagas,” ucap Fery Napitupulu yang saat ini sudah berada di Jakarta dan sedang melakukan aksi tutup mulut, tidak makan dan minum di depan Istana Presiden Jalan Merdeka Utara Jakarta.
Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Sumut, Syaifuddin Lubis SE sekaligus Koordinator Aksi didampingi Bendaharanya Nurmala Tambunan dalam keterangan pers nya kepada wartawan dengan tegas mengatakan, ” ini sudah perbuatan zalim yang dilakukan oknum panitia pembebasan lahan jalan tol. Jadi kami minta KPK atau aparat hukum terkait yang masih punya nurani, untuk mengusut oknum panitia terkait seperti oknum BPN, oknum PUPR, dan oknum pihak ketiga seperti oknum KJPP dan oknum Bupati Batubara, serta tak luput oknum Pengadilan Negeri Kisaran,” ujarnya
” Kami mencium aroma yang tidak beres dalam penetapan harga klien kami, dan pada saatnya pasti kami ledakkan kalau masalah yang kami bawa ini tidak selesai dengan baik,” ujar Syaifuddin Lubis, yang sudah 9 bulan terakhir ini stay di Jakarta.
” Aksi tutup mulut ini dilakukan,karena kami jenuh dengan bahasa aturan dan hukum yang disampaikan pihak jalan tol,sementara mereka sendiri diduga tidak melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku,” ujar Syaifuddin Lubis mengakhiri.
